Dikawal KPK, Menaker Pastikan Tak Ada BLT Subsidi Gaji yang Mengendap

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses pencairan BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) termin II yang ditargetkan rampung akhir Desember 2020 sepenuhnya dikawal oleh BPK, BPKP, dan KPK.

"Tujuan kami meminta pendampingan baik oleh BPK, BPKP, dan KPK adalah memastikan agar program ini berjalan dengan transparan dan akuntabel," ujar Ida dalam video virtual di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Per 14 Desember 2020, sebanyak 11 juta pekerja sudah disalurkan BSU termin II sebesar Rp1,2 juta per orang. Terdapat pengurangan total target dari yang awalnya 15,7 juta pekerja menjadi 12,4 juta karena validasi dan verifikasi data.

Dia juga menyampaikan, sisa anggaran dikembalikan dan dimanfaatkan sebagai subsidi gaji guru honorer melalui masing-masing instansi, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami pastikan tidak ada dana sisa yang mengendap di Kemenaker. Kalau ada dana sisa, akan kami kembalikan langsung ke kas negara," tegas Ida.

Sementara itu, dia berharap agar para pekerja yang belum menerima BSU tidak khawatir. Sebab, masalah ini akan diidentifikasi dan dikomunikasikan solusinya baik dengan pihak bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perbaikan data.

"Rekening retur ini akan dikembalikan kepada peserta melalui pemberi kerja untuk membuka rekening baru, meski lebih efektif jika menggunakan bank Himbara. Kemudian secara kolektif, data rekening baru diserahkan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk validasi, verifikasi data, dan proses penyaluran," pungkas Ida. [okezone.com]

Belum ada Komentar untuk "Dikawal KPK, Menaker Pastikan Tak Ada BLT Subsidi Gaji yang Mengendap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel