Menkum Yasonna Sebut UU Cipta Kerja Urai Benang Kusut Izin Investasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan sesuatu yang visioner dalam mengurai benang kusut proses perizinan yang sedemikian ruwetnya. Ia berharap hal ini mampu memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia
"(UU Cipta Kerja) satu lompatan yang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan tentang perubahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020).

Hal ini ia ungkapkan saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion Konsepsi dan Implementasi Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (22/12).

Dia menuturkan selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Ditambah lagi adanya ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah.

"Otonomi daerah kita, kabupaten/kota, daerah, provinsi, yang melalui perda-nya kadang-kadang membuat masalah perizinan menjadi lebih ruwet. Maka untuk itu diperlukan suatu upaya yang reformatif," jelasnya.

"Maka kita melahirkan UU Cipta Kerja ini, terlepas dari kontroversi yang membayanginya, kami yakin bahwa ini sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara untuk memajukan perekonomian kita, dan tentunya pada gilirannya, menciptakan lapangan kerja yang luas," imbuh Yasonna.

Terkait dengan sanksi, kata dia, sebagai produk administratif, pelanggaran perizinan berusaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja selayaknya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

"Perizinan adalah tindakan administratif, maka pada dasarnya kalau pelanggaran perizinan itu haruslah sifatnya administratif. Itu filosofinya," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Diungkapkan Yasonna, pelanggaran administratif sepanjang pelanggarannya tidak mengandung unsur mala verse (mengandung niat jahat), pengenaan sanksinya dalam UU Cipta Kerja dilakukan dengan prinsip ultimum remedium, yang mengedepankan pengenaan sanksi administratif daripada sanksi pidana.

"Kita tidak mengatakan tidak perlu sanksi pidana, karena kadang-kadang bisnis juga mau meng-extend keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dapat berakibat K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan). Itu baru masuk ranah pidananya. Gradasinya nanti kita susun secara baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Focus Group Discussion Konsepsi dan Implementasi Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian di Hotel Borobudur Jakarta. Hadir dalam diskusi itu Menko Airlangga Hartarto sebagai tuan rumah kegiatan.[detik.com]

Belum ada Komentar untuk "Menkum Yasonna Sebut UU Cipta Kerja Urai Benang Kusut Izin Investasi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel