Pemerintah alokasikan Rp 72 triliun dana desa pada 2021 agar sokong pemulihan ekonomi



Kementerian Keuangan (Kemenkeu)mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 72 triliun pada 2021. Anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas.

“Jadi dana desa di tahun depan akan dikaitkan dengan sektor-sektor prioritas seperti digitalisasi desa. Pemerintah betul-betul fokus bagaimana desa bisa cepat melakukan kegiatan ekonomi tanpa terhalang pandemi Covid-19,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti dalam diskusi online, Kamis (10/12).

Prima berharap dana desa yang telah dianggarkan itu dapat digunakan untuk meningkatkan digitalisasi pada desa. Dalam hal ini desa-desa akan lebih mudah melakukan kegiatan seperti pelayanan publik, kegiatan monitoring, mempermudah untuk bidang pendidikan, kesehatan serta melakukan pemasaran terhadap produk yang dikelola oleh desa tersebut.

“Harapannya juga desa bisa meningkat dengan cepat dan punya ketahanan dari segi ekonomi,” katanya.

Selain itu, sektor prioritas yang akan difokuskan adalah untuk sektor ketahanan pangan dan ketahanan hewani. Prima mengatakan, dengan alokasi dana desa tersebut pemerintah ingin sektor peternakan dapat dikelola sebaik mungkin.

Adapun Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Rosyidah Rachmawaty mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasaran pembangunan desa serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Menteri Desa bahwa dana desa tahun depan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa, terutama golongan terbawah.

“Jadi tidak ada satu pun yang tertinggal. Dana desa juga harus berdampak dan fokus pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia,” katanya.

Untuk itu, mulai tahun depan, pihaknya akan menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang menggunakan program SDGs Desa. Program ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu adanya output yaitu, adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemda (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Adapun 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan meliputi Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Kerlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Desa, Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“SDGs desa ini sudah ditetapkan oleh Menteri Desa sebagai arah pembangunan desa setidaknya sampai tahun 2030,” jelas Rosyidah.

Adapun dari 18 SDGs Desa yang ditetapkan tersebut dikelompokan menjadi 8 tipe yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Peduli Kesehatan, Desa Ramah Perempuan, Desa Sehat dan Sejahtera, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Pendidikan, dan Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman.

Rosyidah mengatakan alokasi anggaran dana desa tahun depan juga nantinya akan difokuskan pada tiga program utama yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nantinya akan terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma.

Kedua, program prioritas nasional dengan melakukan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya serta pengembangan teknologi informasi atau digitalisasi di desa-desa. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pengembangan desa wisata. Ketiga yakni adaptasi kebiasaan baru dengan desa aman Covid-19.

Sumber: https://nasional.kontan.co.id/

Belum ada Komentar untuk "Pemerintah alokasikan Rp 72 triliun dana desa pada 2021 agar sokong pemulihan ekonomi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel