Blusukan Pejabat Dinilai Perlu untuk Dengar Langsung Aspirasi Rakyat

Sejumlah kalangan meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mempertahankan gaya blusukan . Koordinator nasional Jaringan dai dan mubalig muda, Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) menilai, blusukan adalah langkah tepat untuk mengakomodasi aspirasi rakyat untuk diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan.

"Menteri atau pejabat apapun itu kalau berkenaan dengan kebijakan publik, blusukan adalah cara bagaimana pejabat banyak mendengar dari rakyat. Dari aspirasi rakyat itulah kebijakan dapat diciptakan berdasarkan kebutuhan rakyat," ungkap Irfaan, Kamis (7/1/2021).

"Seorang menteri yang hanya bekerja as usual, diam di balik meja, dapat dipastikan kebijakannya tidak tepat sasaran karena yang bekerja di lapangan bukan menteri terkait melainkan staf yang biasa ABS (asal bapak senang)," terangnya.

Apalagi kaliber Mensos, yang mengurus permasalahan sosial yang kompleks, menurutnya sudah seharusnya Mensos banyak blusukan. Tujuannya adalah memastikan permasalahan sosial secara aktual dan faktual. Sehingga dari hasil blusukannya itu bisa diekstraksi menjadi kebijakan-kebijakan tepat, adil, dan humanis.

"Bagaimana mungkin menteri yang mengurus permasalahan sosial, dia tidak mengetahui kondisi faktual di lapangan. Karena tidak mungkin mendapat kebijakan tepat, adil, dan humanis jika hanya bermodalkan kerja di atas kursi di balik layar meja," ujarnya.

Oleh sebab itu, JIK meminta Mensos Risma mempertahankan gaya blusukannya itu dan acuh terhadap cibiran-cibiran yang datang dari dunia nyata maupun dunia maya.

"Mereka yang mencibir itu belum tentu mampu. Saya teringat ungkapan Gus Dur yang mengatakan, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari perilaku manusia itu pasti ada. Jadi jangan diambil pusing, terus jalan saja," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). "Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit.

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait," pungkasnya.[sindonews.com]

Belum ada Komentar untuk "Blusukan Pejabat Dinilai Perlu untuk Dengar Langsung Aspirasi Rakyat"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel