BENARKAH Jika Tak Vaksin Bansos Ditunda dan Tak Dilayani Administrasi? Begini Jawaban Wakil Walikota


 Saat ini beredar kabar jika masyarakat yang ogah menjalani vaksinasi covid-19 maka akan menerima sejumlah konsekuensi.

Di antaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Kabar itu bahkan membuat warga panik hingga rela berkerumun mengikuti vaksinasi massal yang digelar pemerintah di sejumlah titik termasuk di Stadion Temenggung Abdul Jamal.

Aturan tersebut memang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Lantas, apakah aturan itu juga berlaku di Batam?

Menjawab hal itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, aturan dalam Perpres tersebut secara otomatis akan berlaku di daerah.

"Kalau sampai hari ini daerah belum membuat turunan, karena Perpres Nomor 14 tahun 2021 itu sudah jelas. Menurut saya tak perlu ada penafsiran ditingkat daerah," ujar Amsakar di Gedung Asrama Haji Batam Center, Kamis (17/6/2021).

Diakuinya perpres ini memang fokus terhadap penanganan Covid-19.

Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar seluruh warga di Kota Batam bisa divaksin Covid-19.

"Kendala kita yang paling besar keterbatasan personil untuk mengantisipasi antusiasme warga," tuturnya.

Di beberapa titik juga sudah telah membuat daftar antri. Seperti paguyuban, dan organisasi lainnya.

"Warga berbondong-bondong datang karena kemungkinan mereka terkejut adanya Perpres tersebut," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Perpres yang ditandatangani pada 9 Februari 2021 itu memuat sejumlah perubahan aturan, penghapusan aturan, dan penambahan aturan baru yang termuat dalam sejumlah pasal tambahan.

Sementara itu, di antara sejumlah aturan baru, tercatat ada tiga poin penting. Ketiganya mengatur tentang sanksi, kompensasi, serta izin bagi badan usaha nasional dan asing untuk menyediakan vaksin Covid-19. Berikut rinciannya :

Sanksi penghentian bansos hingga denda

Dikutip dari lembaran Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (13/2/2021), salah satu pasal yang ditambahkan adalah Pasal 13A dan Pasal 13B.

Kedua pasal ini berada di antara Pasal 13 dan Pasal 14 pada Perpres sebelumnya.

Secara rinci, Pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi untuk mereka.

Pasal 13A

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid- 19.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau

c. Denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Ditentang Ombudsman Kepri

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari meminta agar pemerintah tidak menakut-nakuti warga yang tak ingin mengikuti vaksin covid-19.

Menurutnya, selain dengan cara itu, banyak cara untuk mengajak warga agar bersedia menjalani vaksinasi covid-19 sebagai upaya memutus rantai penularan covid-19.

"Saya tak sepakat juga dengan Perpres wajib vaksinasi. Jika harus menunjukkan kartu vaksin untuk mendapat pelayanan publik. Tentu ini tidak boleh. Kami sudah surati pemerintah kabupaten Bintan untuk tidak memberlakukan hal ini," kata Lagat, Selasa (15/6/2021).

Jika berharap masyarakat bisa divaksin semua, tak perlu menakut-nakuti merea menggunakan perpres yang mengatur siakl vaksin itu.

Menurut dia, dengan mendatangi dan mengedukasi warga menjadi cara yang lebih tepat dibandingkan menakut-nakuti mereka dengan ancaman penghentian layanan publik.

"Kalau mengejar target vaksinasi, lakukan vaksin sampai ke tingkat RT dan RW. Tugaskan beberapa orang ke tempat RT. Setiap hari siapapun datang suntik. Yakin saya, tak sampai beberapa hari akan tercapai," katanya.

Lagat menilai apabila vaksinasi dikumpulkan ke beberapa tempat, cakupan masyarakat akan kurang.
Namun apabila di lingkungan masing-masing maka akan terjangkau sampai ke bawah.

"Kalau ada fobia disuntik, datangkan dokter kesana langsung edukasi. Daripada dikumpulkan di satu titik tempat. Pakai ambulan lah atau apalah akan lebih ribet," katanya.

sumber:https://batam.tribunnews.com/

Belum ada Komentar untuk "BENARKAH Jika Tak Vaksin Bansos Ditunda dan Tak Dilayani Administrasi? Begini Jawaban Wakil Walikota "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel